KEDUDUKAN HUKUM IBUKOTA KABUPATEN SETELAH DIMEKARKAN MENJADI PEMERINTAH KOTA

Alinapia .

Abstract


Salah satu tuntutan reformasi adalah pemberian otonomi daerah pada pemerintah kabupaten/kota. Pemberian otonomi daerah dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan dan percepatan pembangunan serta pertumbuhan demokrasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah pengecilan rentang kendali dalam daerah, yang diterjemahkan menjadi pemekaran daerah. Pemekaran daerah tidak selamanya berjalan dengan baik. Sebagaimana halnya Kabupaten Tapanuli Selatan setelah memekarkan ibukotanya Padangsidimpuan menjadi Pemerintah Kota, menuai permasalahan. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan tidak dijelaskan kedudukan ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga terjadi ibukota rangkap diantara dua daerah otonom. Ibukota rangkap sangat mengganggu dalam pelaksanaan pemerintahan, sehingga perlu diadakan kajian mendalam dalam bentuk penelitian untuk mengatasi masalah tersebut. Maka permasalahan penelitian ini, pertama, bagaimanakah kedudukan hukum  ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan setelah terjadinya pemekaran Kota Padangsidimpuan? Kedua, apa akibat hukum ibukota rangkap antara dua daerah otonom? Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum, dengan pengumpulan data berdasarkan interview dan studi dokumentasi. Data di analisis dengan menggunakan teknik pengujian hipotesa berdasarkan metode induksi dan deduksi, maka diperoleh hasil bahwa kedudukan ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan  setelah terjadinya pemekaran Kota Padangsidimpuan adalah tetap Padangsidimpuan, sekalipun dalam undang-undang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas tahun 2007, telah menentukan Sipirok sebagai ibukotanya, tetapi baru terlaksana pada tahun 2014. Sedangkan akibat hukum ibukota rangkap secara umum mengganggu pelaksanaan kedua pemerintahan. Secara khusus terjadinya kesenjangan, berkurangnya etos kerja, pengklasifikasian masyarakat, lunturnya adat “dalihan natolu”, dan mudahnya masyarakat terprovokasi antara dua pemerintahan.

Keywords


Pemekaran Daerah dan Ibukota Rangkap

Full Text:

PDF