Mereduksi Prinsip Demokrasi

Nurudin .

Abstract


Ada kecenderungan kuat bahwa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) periode kedua ini mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Tentu saja kecenderungan itu membuat banyak pihak gelisah. Bukan soal suka dan tidak suka pada kebijakannya, tetapi lebih pada upaya menguatkan bangunan masa depan demokrasi Indonesia. Ini penting karena era sekarang akan menjadi teladan dan batu pijakan pelaksanaan demokrasi di masa datang.Alasan lain, kita mengklaim negara yang memegang teguh serta melaksanakan prinsip demokrasi. Kita juga akan marah jika ada pihak yang mengatakan bahwa negara Indonesia itu tidak demokratis.  Tetapi apakah memang demikian adanya? Dalam beberapa hal kita abai pada prinsip demokrasi.Mengapa dianggap mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi? Apakah pemerintah sebelumnya tidak mengalaminya? Selama ini Indonesia mengklaim diri sebagai negara demokrasi tetapi masih mengabaikan prinsipnya. Saya tidak melulu menuduh pemerintahan Jokowi semata. Sebab, pemerintahan sebelumnya juga tak jauh berbeda. Hanya saja, saat ini prinsip tersebut diingkari secara transparan.Memang tidak mudah menegakkan prinsip demokrasi. Pelaksanaannya, tidak sekadar membalikkan telapak tangan. Namun tiadanya semangat menegakkan akan memengaruhi semua keputusan kebijakan politiknya.Tulisan ini tentu bukan sekadar menuduh. Juga, tidak perlu ditanggapi dengan “baper”. Keengganan pada kritik atau emosi karena pimpinannya dikririk justru semakin memperkuat asumsi saya di atas. Jangan sampai pemerintahan ini anti kritik. Itu tidak baik. Untuk itulah tulisan ini harus ditempatkan sebagaimana mestinya. Beberapa AlasanTidak bisa dipungkiri setiap sistem pemerintahan manapun akan berusaha untuk “mengcengkeram” kekuatan yang berpotensi mengganggu kekuasaan. Ini jamak dialami dan dilakukan oleh pemegang kebijakan. Kekuasaan memang begitu, setidaknya jika kita berbicara dalam tataran praktis.Awal munculnya reduksi demokrasi setidaknya bisa dilihat saat Partai Gerindra ikut dalam “gerbong” koalisi pemerintahan. Jika dihitung secara matematis, koalisi  pendukung pemerintah saat ini menguasai mayoritas kursi DPR sebesar 74,26 persen. Fantastis bukan? Ini hampir sama saat periode sebelumnya Jokowi juga mnguasasi mayoritas parlemen, meskipun tak sebanyak itu. Stabilitas menjadi tujuan utama penguasaan parlemen.Mengapa itu penting dilakukan? Karena pemerintah selalu berurusan dengan legislatif dan begitu juga sebaliknya.  Jalan pikir kekuasaan adalah bagaimana menguasai dan tidak boleh ada kekuatan lain yang berada di luar lingkar kekuasaannya. Maka, berbagai jalan biasanya akan ditempuh dengan menguasai kunci-kunci pengambil kebijakan. Koalisi antara pemerintah dengan legislatif itu juga pada akhirnya akan menentukan bagaimana penguasaan lembaga lain di level pemerintahan.Ke depan, setelah revisi UU KPK berhasil (contoh adanya kerjasama antara eksekutif dengan legislatif) pemerintah punya pekerjaan besar, yakni menyangkut pemindahan ibukota, undang-undang “sapu jagat” omnibus law. Terkait ini tentu tidak mudah membuat kebijakan yang bisa dijalankan. Dengan menguasai 74,26 persen kursi parleman tak ada tantangan berarti bagi pemerintah untuk mewujudkan kebijakannya. Nyaris secara matematis tak ada yang bisa menolak setiap kebijakan pemerintah.Kenyataan tersebut di atas tentu membahayakan bagi penegakan prinsip demokrasi. Meskipun kita sama-sama tahu bahwa setiap bentuk pemerintahan membutuhkan stabilitas yang ditopang dengan penguasaan setiap pengambil kebijakan di tingkat negara.Mengapa? Kita belum punya sejarah kongkrit tentang pelaksanaan demokrasi substansial. Demokrasi yang selama ini dijalankan masih prosedural dan artifisial semata. Misalnya, kita sudah bisa disebut negara demokrasi karena ada Pemilu yang memilih anggota dewan dan presiden. Tetapi itu hanya sekadar “seremonial” lima tahunan. Sementara itu, secara historis kita belum melaksanakan demokrasi substansial.Kasus lain yang mendukung adalah matinya oposisi. Nyaris dengan penguasaan 74,26 persen di parleman tak ada cara yang bisa membuat setiap kebijakan dinamis. Misalnya terjadi penolakan kebijakan pemindahan ibu kota, ini misalnya. Musyawarah mufakat saja bisa jadi akan mudah dilakukan. Apalagi secara matematis jika dilakukan voting sudah diketahui hasilnya.Sementara itu oposisi sebenarnya menjadi keniscayaan  dalam demokrasi. Ini jika kita memakai tolok ukur demokrasi. Jika tolok ukurnya lain tentu akan berbeda pula kriterianya. Saat ini oposisi sudah mati baik secara substansial atau prosedural. Sekali lagi ini bukan soal suka atau tidak suka pada pemerintahan sekarang. Jika tolok ukurnya demokrasi, ketiadaan oposisi menjadi kemunduran dalam pelaksanaan demokrasi. Tak Perlu CurigaPemerintah yang terlalu kuat tentu akan punya kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Lord Acton pernah mengungkapkan power tend to corrupt, but absolute power corrupt absolutey. Kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, tetapi kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan.Gejala mengarah ke arah itu sudah mulai kelihatan. Bagaimana sulitnya proses penangkapan Harun Masiku yang dicurigai menyuap komisioner KPU? Kenapa ada pencopotan Dirjen Imigrasi Ronnie Sompie setelah bersuara tentang keberadaan Harun Masiku? Keputusan-keputusan itu tak akan lepas dari kebijakan politis.Stabilitas pemerintahan Jokowi saat ini sebenarnya menjadi modal utama untuk membuat kebijakan yang tak politis dan lebih merakyat. Ini modal penting. Apalagi di era keduanya ini Jokowi pernah mengatakan tanpa beban dalam menjalankan kekuasaannya.Tentu berbagai kritik dan saran dari masyarakat umum akan menjadi bahan pertimbangan kebijakan. Ini modal utama yang menjadi cermin untuk menunjukkan pelaksanaan prinsip demokrasi. Tak elok jika setiap kritik harus dibungkam.Jadi, modal utama stabilitas sudah digenggam. Tentu akan lebih mudah melaksanakan agenda kebijakan negara yang pro rakyat. Koalisi pemerintahan saja sudah mayoritas, tak ada alasan untuk tak melaksakan prinsip demokrasi substansial. Jika tidak, pemerintahan ini akan dicatat sejarah sebagai bentuk pemerintahan yang mayoritas tetapi tak bisa melaksakan prinsip demokrasi. Semoga asumsi ini tidak terjadi.

Keywords


Mereduksi Prinsip Demokrasi

Full Text:

Pdf

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.