Negara dan Paradigma Intoleransi di Indonesia

Iradhad Taqwa Sihidi

Abstract


Beberapa waktu lalu penangkapan Sudarto-aktivis kebebasan beragama menunjukan intoleransi masih menjadi momok serius bagi praktik pluarlisme di Indonesia. Sudarto yang menumpakan kegelisahanya via media sosial atas larangan perayaaan natal di Kabupaten Sijunjung dan Dharmasyara Provinsi Sumater Utara ditanggkap polisi dengan tuduhan menebarkan kebencian dan permusuhan.Lagi-lagi UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) menjadi argumen polisi untuk memidanakan unggahan Sudarto. Bagi polisi status tersebut berbahaya sebab menimbulkan keresahan dan cenderung provokatif. Dalih polisi jika dibiarkan status Sudarto dapat memicu segregasi dan konflik sosial di dua daerah tersebut yang selama ini diklaim hidup rukun.Sebetulnya ungkapan Sudarto mengonfirmasi fakta bahwa pelanggaran beragama di Indonesia masih terus berlangsung. Laporan tirto.id (2019) menyebutkan 32 gereja dan 5 masjid Ahmadiyah ditutup di era kepemimpinan Jokowi. Terbaru kasus tepuk tangan pramuka anti kafir di Gunung Kidul. Fakta ironis ini menunjukkan dua hal; citra Islam sebagai agama toleran terus terkikis dan kampanye kebhinekaan dalam Nawacita Jokowi yang lambat laun terbukti hanya jargon politik populis demi kepentingan elektoral.Pernyataan di atas memunculkan pertanyaan lanjutan. Pertama, suasana kebatinan seperti apa yang membuat beberapa umat Islam berbuat intoleran. Kedua, mengapa hampir setiap rezim kekuasaan di Indonesia belum mampu menciptakan perlindungan maksimal bagi eksistensi peribadatan minoritas. Kenapa negara sebagai pemegang tunggal daulat rakyat terkesan diam dan dalam beberapa kasus justru menjembatani bahkan menjadi aktor utama kasus intoleransi.Jebakan Logika MajoritarianismPolitik keagamaan di Indonesia belum berubah dari paradigma terdahulu yang tunduk pada logika majoritarianism. Logika dasarnya sebagai agama mayoritas penduduk di Indonesia (85%) di 2010, Islam memiliki sebuah tatanan nilai mapan yang tidak boleh diusik oleh kepercayaan/agama lain. Karena jumlahnya kecil dan diangap tamu, kaum minoritas harus bersikap baik dan sopan.Paradigma ini bermasalah sebab mengabaikan prinsip kesetaraan dalam beragama sesuai pasal 29 UUD 1945. Meskipun tidak mencerminkan sikap keseluruhan (sebagian kecil) umat Islam di Indonesia, beberapa kasus intoleransi begitu meresahkan dan paradigma tersebut menjadi salah satu pemicunya.Kelompok Islam ini umumnya tidak moderat dan memiliki kecurigaan tinggi pada kepercayaan lain. Bagi mereka memberikan ruang leluasa bagi peribadatan umat lain dapat berkonsekuensi serius pada eksistensi Islam di masa datang.  Inilah yang disebut dengan majority syndrome. Ada kegelisahan secara psikologis dengan kehadiran keyakinan lain di lingkungan sekitarnya. Posisi mayoritas membuat Islam dianggap superior dan kelompok lain inferior. Dalam status tersebut juga melekat atribut keistimewaan. Jadi hadirnya kelompok di luar Islam dianggap sebagai ancaman khususnya dari segi akidah dan ekonomi.Dua kata terakhir inilah yang seringkali menjadi basis pendorong praktik intoleransi. Ada ketakutan akan terjadi penurunan kualitas akidah bahkan murtad jika simbol-simbol dan dakwah agama/kepercayaan lain hadir di tengah-tengah mereka. Beberapa kasus pelarangan gereja misalnya dilatarbelakangi oleh ketakutan akan kristenisasi. Pun demikian dengan Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Syiah Sampang yang dianggap dapat merusak akidah Islam.   Kedua, persoalan ekonomi. Selama ini ada klaim lama bahwa umat Islam seperti menjadi tamu di negeri sendiri. Mayoritas orang miskin berasal dari Islam. Sesuatu yang dirasa tidak adil karena disparitas kesejahteraan yang begitu dalam. Di saat bersamaan muncul dugaan kuat bahwa yang menguasai perekonomian nasional berasal dari etnis tionghoa dan kristen yang dianggap bukan pribumi. Terjadi kecemburuan sosial yang berujung pada sentimen kesukuan dan keagamaan.Dua pandangan di atas menujukkan perasaan inferior dan kalah bagi umat muslim dalam menghadapi persoalan. Alih-alih melakukan introspeksi, perbaikan cara dakwah dan memperbaiki etos kerja,  melempar tuduhan pada kelompok  lain justru yang diambil. Mental kalah inilah mengakibatkan keterancaman yang salah satunya disalurkan melalui kontrol peribadatan.Di beberapa daerah seperti Sijunjung dan Dharmasyara dibungkus atas dalih kesepakatan bersama.  Sebuah perjanjian yang terpaksa diterima minoritas agar hidupnya tidak terancam.Celakanya negara kerapkali tunduk pada logika mayoritas ini. Contoh paling utama dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri yang terbukti mempersulit izin pendirian tempat ibadah khususnya kaum kristen. Belum lagi lemahnya penegakan hukum bagi pelaku intoleransi. Misalnya pada tahun 2018 dari sebelas kasus persekusi pada minoritas tidak ada pelaku yang diproses hukum. Akibatnya para pelaku merasa kebal dan sangat berpotensi melakukan perbuatan serupa.Absenya negara sebagai pelindung keberagaman bukanlah hal mengejutkan. Pertama, pejabat pemerintahan di semua tingkatan sangat mungkin juga terjangkiti oleh virus sindrom mayoritas ini. Pengabaian yang dilakukan merupakan bentuk persetujuan pada tindakan tersebut.Kedua, ada kemauan untuk menindak tegas praktik tersebut namun urung dilakukan karena ketakutan untuk tidak populer. Mereka butuh dukungan mayoritas agar kekuasaanya tetap terjaga. Apalagi di beberapa tempat memelihara dukungan Islam seperti melalui perda syariah sangat penting bagi kepentingan elektoral seperti temuan tirto.id (2018)Mengembalikan Fungsi NegaraIntoleransi pertanda bahwa modal sosial di masyarakat telah rapuh. Pancasila sebagai nilai pengikat keberagaman mulai pudar. Pada titik inilah lagi-lagi kehadiran negara begitu penting.Negara dilengkapi dengan atribut kekuasaan untuk menciptakan ketertiban sosial. Pertama, menjembatani dialog deliberatif. Di dalamnya semua kepentingan dihadirkan untuk bersama-sama mendialogkan semua keresahan yang dialami masing-masing. Forum ini juga penting untuk meluruskan semua prasangka buruk yang terjadi antara kedua belah pihak. Sebab selama ini praktik  intoleransi  sangat seringkali didasarkan pada miskomunikasi dan misinformasi.Kedua, penegakan hukum. Umumnya kasus intoleransi berkaitan dengan pelanggaran hukum dan  bukti adanya kemunduran demokrasi. Jika jalur-jalur dialog dan persuasi buntu maka jalur hukum harus diambil. Dengan demikian diperlukan tindakan tegas oleh pemerintah melalui polisi untuk memproses segala pelanggaran yang terjadi. Dua cara inilah yang perlu terus didorong agar bangunan kebhinekaan Indonesia tidak terkoyak akibat absenya negara sebagai pelindung.(*)

Keywords


Negara dan Paradigma Intoleransi di Indonesia

Full Text:

Pdf

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


License URL: https://malang-post.com/berita/detail/negara-dan-paradigma-intoleransi-di-indonesia