Kebijakan Disruptif Pendidikan Tinggi

Syamsul Arifin

Abstract


UNGKAPAN ganti menteri ganti kebijakan mendapatkan pembenaran pada bidang pendidikan. Penggabungan kementerian pendidikan hanya dalam satu kementerian memudahkan Mendikbud Nadiem Makarim untuk menyambungkan kebijakan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi. Konsep ’’Merdeka Belajar’’ yang sebelumnya tertuju pada pendidikan dasar dan menengah kini disubstitusi ke jenjang di atasnya dengan konsep ’’Kampus Merdeka’’. Tampak kebijakan Nadiem cenderung ’’pragmatis’’, berbeda dengan Mohammad Nasir yang lebih memperhatikan capaian yang cenderung akademis. Kendati terdapat titik tekan yang berbeda, kebijakan keduanya memberi dampak disruptif terhadap perguruan tinggi (PT) yang tidak serius dalam mengelola pendidikan.Sewaktu menjabat menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi, Mohammad Nasir galau dengan perkembangan PT yang mengalami overpopulation, namun hanya sebagian kecil yang menunjukkan kinerja bagus, di antaranya di bidang riset dan publikasi. Untuk meningkatkan kualitas, Nasir mencoba meluncurkan beberapa kebijakan dan menggulirkan beberapa gagasan yang menjadi kontroversi, seperti keinginan mengimpor rektor asing.Peningkatan jumlah publikasi artikel dan paper terindeks Scopus menjadi salah satu kebijakan. Mengait dengan kebijakan ini, terjadi pula pergeseran lumayan mendasar pada arah penelitian yang lebih mengutamakan luaran dan capaian. Untuk memperkuat keterlaksanaan kebijakan publikasi, terjadi perubahan kebijakan pula yang digulirkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), lembaga yang mengaudit mutu pendidikan tinggi.Salah satu luaran dan capaian yang harus dipenuhi PT adalah publikasi karena menjadi penentu peringkat akreditasi institusi, apakah sekadar berstatus baik, baik sekali, atau unggul. Jika skor di bidang publikasi tidak memenuhi skor minimal, predikat akreditasi teratas, unggul, tidak bisa dicapai meskipun tiga ’’syarat akreditasi unggul’’ lainnya, yaitu dokumen sistem penjaminan mutu internal (SPMI), efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan akreditasi seluruh prodi, mencapai skor minimal. Empat syarat akreditasi unggul tersebut harus bisa dicapai.Kebijakan yang menyasar, antara lain, kepada salah satu tugas dosen sebagai akademisi tak pelak menjadi pemantik bagi kalangan kampus mencurahkan energi untuk menghasilkan karya yang bisa dimuat di jurnal terindeks Scopus atau sejenisnya. Tetapi sayangnya, ada yang menyambut kebijakan ini dengan ungkapan bernada ’’kebencian’’ –semacam hate speech– yang ditujukan kepada Scopus. Misalnya, Scopus dituduh sebagai praktik imperialisme berkedok keilmuan. Padahal, kebijakan ini seharusnya bisa menjadi pemantik pula bagi kalangan kampus untuk mengelola jurnal ilmiah agar bereputasi. Lagi pula, menulis artikel di jurnal terindeks Scopus tidak perlu dimaknai sebagai ketertundukan kepada pihak asing lantaran ada kebijakan membayar kepada pengelola jurnal. Sebab, banyak jurnal terindeks Scopus yang tidak berbayar dan banyak pula jurnal di tanah air yang terindeks Scopus.Titik tekan pada luaran dan capaian tidak hanya menyasar publikasi, tetapi juga alumni. Bahkan terkait dengan keterserapan alumni, kelak akan menjadi efek disrupsi bagi PT jika tidak memiliki suatu mekanisme sistemik dalam melacak keberadaan alumninya (tracer study). Saya katakan kelak, karena belakangan ini telah tersebar dengan cepat utamanya melalui WhatsApp informasi singkat dan padat yang berasal dari Kemendikbud dengan tajuk ’’Merdeka Belajar: Kampus Merdeka’’.Di dalamnya terdapat beberapa ketentuan yang menarik diperhatikan. Pertama, otonomi yang diberikan kepada PT untuk membuka program studi baru bagi yang berpredikat akreditasi A dan B atau unggul dan baik sekali jika mengacu pada nomenklatur terbaru BAN-PT. Kedua, keluwesan kegiatan perkuliahan yang alih-alih dihabiskan di ruang kelas, tetapi memberi peluang kepada mahasiswa mencari pengalaman di luar program studinya maupun di luar kampus yang dapat memperkuat kompetensi. Ketiga, kepastian keterserapan alumni di dunia kerja melalui tracer study.Kebijakan di atas memberi harapan sekaligus tantangan kepada PT. Kebijakan akreditasi, misalnya. Harapan, karena akreditasi tidak lagi dibatasi dalam durasi lima tahunan. Dengan ketentuan baru ini, pengelola PT bisa bernapas lega karena dengan durasi yang hanya lima tahun yang berlaku sekarang, energi PT banyak terkuras untuk menyusun borang akreditasi, terutama bagi PT yang pelaksanaan SPMI-nya belum efektif.Belum lagi menghadapi persoalan internal BAN-PT yang terkendala jumlah asesor dan keuangan sehingga banyak PT yang menghadapi ketidakpastian pelaksanaan akreditasi. Tetapi tantangannya, PT harus memastikan tidak ada penurunan kinerja dan capaian, salah satunya adalah keterserapan alumni oleh dunia kerja atau yang sering disebut dengan DUDI (dunia usaha dan dunia industri).Kebijakan tersebut juga akan memantik PT memperkuat jejaring dengan DUDI untuk menjamin kepastian alumninya terserap. Tidak hanya berjejaring dengan pihak luar, PT sendiri perlu kreatif membangun suatu ekosistem kewirausahaan sekaligus DUDI yang dimanfaatkan oleh mahasiswanya, setidaknya untuk pemagangan, kalau sebagai sasaran tempat kerja tidak bisa optimal. Gampangnya, PT harus bisa menciptakan DUDI baik yang diakui sebagai income generating yang bermula dari kegiatan riset dosen maupun DUDI di luar skim income generating.Ekosistem kewirausahaan perlu dimulai dengan rancangan kurikulum. Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan kebijakan pengembangan kurikulum apa yang disebut dengan KPT (kurikulum pendidikan tinggi) yang dilengkapi dengan panduan penyusunannya. Panduan yang terbaru bahkan memiliki spirit link and match dengan Revolusi Industri 4.0 sebagaimana tertulis pada tajuk panduan, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0.Menurut saya, kebijakan KPT itu seharusnya memberi arah pengembangan PT yang menekankan keterserapan alumni ke dalam DUDI di era Revolusi Industri 4.0. Jika tidak peduli terhadap tuntutan ini, PT bakal cepat terdisrupsi dan ditinggal oleh masyarakat. Dan, sepertinya kebijakan yang dipatok pemerintah mengarah ke sana. (*)

Keywords


Kebijakan Disruptif Pendidikan Tinggi

Full Text:

Pdf

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


License URL: https://www.jawapos.com/opini/30/01/2020/kebijakan-disruptif-pendidikan-tinggi/