Jejak MK Memutus Sengketa Pilpres

Sulardi .

Abstract


PILPRES 2019 merupakan pilpres paling seru sejak 2004. Bahkan, keseruan dan kegaduhannya telah diawali pembahasan RUU tentang Pilpres. Berlanjut hingga masa kampanye, pencoblosan, sampai penghitungan dan rekapitulasi hasil pemungutan suara. Energi bangsa ini cukup banyak tersedot dan tercurahkan hanya untuk persoalan pilpres. Kini memasuki tahap akhir. Tinggal menunggu 28 Juni 2019, tanggal Mahkamah Konstitusi (MK) memutus persidangan.Di kalangan ahli hukum tata negara, selain memprediksi putusan MK, ada yang menempatkan diri sebagai pengadil atas materi permohonan yang disampaikan oleh kubu Prabowo-Sandiaga, keterangan saksi baik dari pemohon, termohon, maupun pihak terkait. Sebagian besar menunjukkan kelemahan materi permohonan dan juga kesaksian. Namun, ada juga yang berargumentasi bahwa justru itu nilai kekuatan permohonan pemohon. Sebab, materi permohonan dan kesaksian tidak sekadar masalah kuantitatif hasil pilpres, tapi juga nilai kualitas materi permohonan dan kesaksiannya.Harus diingat, sesuai pasal 22E ayat (1) UUD 1945: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Ketentuan pasal itulah yang sesungguhnya menjadi batu uji atas perselisihan hasil pilpres. Hasil pilpres tidak hanya diuji secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif atas dasar nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Nilai-nilai keadilan itu bisa di-breakdown dari norma-norma yang ada pada regulasi terkait pilpres, mulai norma yang ada pada UUD, undang-undang, hingga aturan pelaksana lainnya.Dapat dicontohkan aturan tentang presidential threshold dalam UU Pemilu dan calon presiden petahana yang tidak harus cuti. Presidential threshold merampas hak konstitusional parpol untuk mengusulkan capres-cawapres. Sebab, hanya parpol atau gabungan parpol yang memperoleh kursi 20 persen di DPR yang berhak mengajukan pasangan capres dan cawapres.Padahal, pada pasal 6A ayat (2) UUD disebutkan, ”Pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Demikian halnya dengan tidak adanya kewajiban capres petahana untuk cuti. Maka, potensi penggunaan fasilitas negara sangat mungkin terjadi. Dan, itu tidak adil karena lawan politiknya dilarang menggunakan fasilitas negara. Dua hal tersebut merupakan contoh norma yang sejak awal bermuatan ketidakadilan. Jika normanya tidak adil, dipastikan pelaksanaannya pun menjadi tidak adil.Mestinya hal itu menjadi perhatian hakim konstitusi yang sudah diamanahi dan diberi gelar penjaga konstitusi. Ketidakadilan tersebut menjadi masif karena diikuti putusan MK yang menyatakan bahwa pasal terkait presidential threshold tidaklah bertentangan dengan UUD dan tidak mewajibkan presiden sebagai calon petahana untuk cuti.Putusan SebelumnyaPada 2004, untuk kali pertama diselenggarakan pilpres secara langsung. Paslon Wiranto-Gus Sholah tersingkir pada putaran awal. Keduanya dikalahkan oleh paslon SBY-JK dan Megawati-Hasyim. Pada putaran kedua, SBY-JK menjadi pemenang dengan meraih 69.266.350 suara (60,62 persen), mengalahkan Mega-Hasyim yang memperoleh 44.990.704 suara (39,38 persen). Dari total suara, 114.257.054 suara atau 97,94 persen dinyatakan sah.Setelah pilpres selesai, Wiranto-Gus Sholah mengajukan gugatan ke MK. Setidaknya ada sembilan poin keberatan. Mereka menilai, ada berbagai jenis kecurangan, termasuk penambahan suara untuk salah satu paslon, pengurangan suara untuk salah satu paslon, hingga penambahan suara untuk semua paslon dengan persentase beragam. Kubu Wiranto-Gus Sholah yakin bahwa jebloknya perolehan suara mereka di beberapa daerah disebabkan adanya praktik curang.Pada 29 Juli 2004, Wiranto-Gus Sholah mengajukan dua tuntutan. Yaitu, mendesak pembatalan SK KPU 79/2004 tentang penetapan hasil penghitungan suara capres-cawapres dan menuntut penghitungan ulang.Majelis hakim berpendapat, kedudukan mahkamah dalam sengketa pemilu berkaitan dengan hal yang bersifat kuantitatif, yaitu angka signifikan hasil akhir pemilu. Sedangkan yang bersifat kualitatif hanya diproses apabila ada indikasi pelanggaran prinsip-prinsip pemilu dalam UUD 1945. MK yang saat itu diketuai Jimly Asshiddiqie menolak gugatan tersebut. Peraih suara terbanyak SBY-JK pun ditetapkan sebagai presiden dan Wapres pertama yang dipilih langsung.Lima tahun kemudian, 2009, pilpres kembali digelar. Kontestan lama kembali maju. Kali ini Megawati berpasangan dengan Prabowo Subianto, SBY dengan Boediono, serta JK dengan Wiranto. Hasilnya, SBY selaku petahana menang dengan keunggulan 60,80 persen atau 15.081.814 suara. Dua paslon capres yang kalah tidak terima dan mengajukan gugatan ke MK. Perolehan Megawati-Prabowo menembus 32.548.105 suara atau 26,79 persen, sedangkan JK-Wiranto mengumpulkan 15.081.814 suara atau 12,41 persen.Pasangan JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo bersama-sama membawa penetapan KPU tentang hasil pilpres ke MK untuk diuji. Alhasil, melalui putusan Nomor 108/PHPU.B-VII/2009, MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Implikasinya, SK KPU tentang penetapan pemenang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.Pilpres berikutnya, yakni 2014, wajah lama masih mendominasi. Paslon baru adalah Jokowi yang berpasangan dengan JK.Pilpres hanya diikuti dua kontestan, Jokowi-JK vs Prabowo-Hatta Rajasa. Persaingan cukup sengit dan dimenangi Jokowi. Hasil pilpres kemudian diajukan ke MK. MK melalui putusan Nomor 1 PHPU. Pres/XII/2014 menolak seluruh permohonan pemohon.Ternyata, dari empat kali penyelenggaraan pilpres secara langsung oleh rakyat, tidak ada satu pun yang berhasil menentukan siapakah pemenangnya tanpa penetapan melalui putusan MK. Demikian halnya dengan pilpres tahun ini. Untuk menentukan siapa pemenangnya, menunggu proses persidangan di MK. Belum ada satu pun putusan yang pernah mengabulkan permohonan pemohon yang mempermasalahkan hasil pilpres. Jangankan putusan, hakim yang memberikan dissenting opinion dan concurring opinion pun tidak ada.Di masa yang akan datang, perlu dilakukan legal audit terhadap regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilpres. Untuk menjaga marwah penyelenggaraan pilpres didasari nilai-nilai keadilan, tidak sekadar menentukan pemenangnya yang memperoleh jumlah suara lebih banyak daripada peserta lain. (*)

Keywords


Jejak MK Memutus Sengketa Pilpres

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


License URL: https://www.jawapos.com/opini/26/06/2019/jejak-mk-memutus-sengketa-pilpres/