Menakar Kualitas Pemilu 2019

Ani Sri Rahayu

Abstract


Pemilu 2019 jika tidak ada aral melindang akan terjadwal Rabu, 17 April 2019 akan menjadi pemilu ke 12 sejak Indonesia berdiri. Pemilu yang bakal kita lakukan merupakan perwujudan dari kedaulatan politik rakyat Indonesia. Tahun ini, kita men­yebutnya “Tahun Panas”. Rakyat yang telah memiliki hak pilihnya secara serentak akan memilih presiden/wakil, anggota legislatif mulai dari DPR RI, DPRD provinsi, DPR kabupaten/kota dan juga memilih DPD RI.Ada lima kotak yang harus diisi oleh setiap pemilih. Banyaknya kotak yang harus diisi, tentu akan ” menyibukkan” 192 juta warga Indonesia yang memiliki hak pemilih. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius oleh penyelenggara pemilu dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pesta demokrasi 17 April mendatang. Jujur harus kita akui bahwa jalan panjang yang telah dilalui idealnya membawa perbaikan signifikan dari pemilu ke pemilu. Faktanya, kualitas pemilu baik dari aspek prosedural dan substansial masih menapaki jalan terjal.Pemilu perdana 1955 layak diapresiasi sebagai tonggak pertama Indonesia belajar demokrasi. Di tengah situasi yang labil dan penuh konflik, pemilu berhasil mengikutsertakan 80 partai politik (parpol), organisasi massa, dan puluhan perorangan. Pemilu selanjutnya di era Orde Baru dapat dikatakan sebagai fase pemilu tipu-tipu. Rekayasa politik dilakukan sistematis untuk memenangkan mutlak Golongan Karya (Golkar).Menekan angka golputEra Reformasi membawa angin segar bagi iklim demokrasi. Pemilu 1999 terlaksana dan bisa kita yakini sebagai tonggak baru demokrasi Indonesia. Merujuk data statistik dan KPU sepanjang era reformasi tingkat partisipasi publik untuk menggunakan hak pilihnya tak pernah mencapai angka 90 persen, kecuali pada Pemilu 1999. Bahkan pada Pemilu Legislatif 2009, tingkat partisipasi pernah mencapai level terendah, hanya 70,9 persen. Dengan kata lain, sebanyak 29,1 persen lainnya golput. Itu artinya, golput tertinggi tercatat pada 2014 sebesar 29,01persen.Fakta tersebut sungguh mencemaskan. Wajar adanya jika menjadi warning ancaman golput perlu mendapatkan perhatian semua pihak. Menyelisik kecenderungan sebelumnya, wajar adanya jika kita mengkhawatirkan tren golput akan semakin melonjak dalam Pemilu 17 April 2019. Sudah menjadi sebuah kewajaran jika menekan angka golput, sudah semestinya menjadi tugas kita bersama. Sebab bagi sebagian dari kita yang menganut paham ‘satu suara menentukan masa depan negara’ bahkan meyakini golput berbahaya bagi demokrasi karena dapat membuat legitimasi kepada parlemen dan eksekutif lemah. Pilihan golput juga akan merugikan lantaran abstain tidak akan pernah menyelesaikan masalah dan justru memberi kesempatan sembarang orang naik ke tampuk kekuasaan.Meskipun konstitusi Indonesia menempatkan partisipasi pemilu sebagai hak bukan kewajiban. Konsekuensinya golput menjadi bagian pilihan abstain yang legal. Golput menjadi tantangan bagi kontestan dan penyelenggara pemilu. Namun, tetap saja kita mesti ‘mencemaskan’ kecenderungan tingginya golput di era kekinian itu, setidaknya di tiga pemilu terakhir. Harus diakui, dalam iklim demokrasi negeri ini yang berwatak elektoral, tingkat partisipasi ialah faktor penting. Meski demikian, alasan-alasan itu tidak bisa menjadi pembenaran bagi kita untuk tidak menghormati pilihan golput.Saat ini yang patut menjadi renungan kita bersama ialah mengapa pemilu kini seperti entitas yang kehilangan daya tarik? Apakah rendahnya tingkat partisipasi juga menunjukkan anjloknya kepercayaan rakyat bahwa pemilu ialah salah satu jalan untuk menentukan masa depan bernegara? Oleh sebab itu, sengkarut golput penting dirunut akarnya hingga dapat ditempuh strategi untuk menekannya.Pertama, golput sebagai ideologi. Beberapa kelompok keagamaan menganggap pemilu sebagai produk demokrasi adalah haram atau najis. Kalangan antidemokrasi ini menjadikan golput sebagai kewajiban ideologis. Jumlah kalangan ini terbatas, tetapi loyal. Perubahan ideologis hampir mustahil dilakukan kecuali langsung melalui instruksi pucuk pimpinannya.Kedua, kelompok masyarakat yang bersikap golput karena kesadaran politik yang tinggi. Sayangnya, itu tanpa dibarengi tanggung jawab yang positif sebagai warga negara. Golput model seperti ini sebagian dipicu ekspektasi yang tak kunjung tiba.Ketiga, golput sebagai pilihan idealisme. Pelaku golput jenis ini tidak memiliki identitas komunal, tetapi lebih bersifat individual. Hak memilih dikorbankan lantaran ketidaksesuaiannya dengan dinamika politik dan tingkah polah kontestan. Generalisasi kerap dilakukan dengan menilai politik kotor, semua parpol korup, semua caleg melakukan politik uang, dan lainnya. Kalangan ini mendominasi pelaku golput karena lebih aktif menyatakan kekecewaan dan menginformasikan aib politik kepada publik. Mereka umumnya terjangkit apatisme dan apolitisme.Melalui ketiga akar penyebab golput itulah,sekiranya kita bisa mengantisipasi angka golput di pemilu 17 April mendatang. Penulis sangat mengapresiasi ajakan Presiden Joko Widodo agar masyarakat berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menyalurkan suara.Peningkatan partisipasi masyarakatUpaya pemerintah dalam mengajak partisipasi public untuk pemilu mendatang patut kita apresiasi bersama. Apalagi, kalau kita perhatikan ajakan itu dikaitkan dengan jaminan keamanan dan kenyamanan para pemilih untuk menyalurkan hak konstitusional mereka, tanpa perlu khawatir adanya intimidasi. Kini, tugas berat bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) memaksimalkan sisa waktu untuk membenahi segala permasalahan sehingga pemilu punya daya pikat.Namun, tugas besar untuk meningkatkan partisipasi pemilih mestinya juga menjadi milik kontestan pemilu. Itulah pekerjaan rumah bagi partai politik, para calon legislatif, serta kandidat calon presiden dan wakil presiden berikut dengan tim pemenangan (tim sukses) mereka. Peningkatan partisipasi bisa dilakukan melalui melalui beberapa cara.Pertama, mengintensifkan ruang-ruang publik, menekankan pada aspek inovasi, visi, dan gagasan merupakan sebuah keniscayaan. Itu akan berefek sangat baik untuk meningkatkan kuantitas partisipasi dan kualitas pemilu. Untuk itu komitmen menyukseskan pemilu tersebut sangat penting. Apalah artinya jika partisipasi pemili tinggi datang untuk menggunakan hak suaranya. Namun sewaktu penghitungan, banyak suara yang tidak sah, disebabkan ketidak tahuan rakyat dalam menggunakan hak pilihnya, terutama memilih calon legislatif di tempat pemungutan suara (TPS). Karena konteks di tengah-tengah masyarakat. Indikasi ketidaktahuan itu ada. Jika itu terjadi, tentu fenomena ini merupakan setali mata uang dengan fenomena golput yang tak mau memilih.Kedua, menekan golput. Fenomena golput menjadi tantangan yang mesti ditekan demi peningkatan partisipasi. Golput dapat ditekan melalui pendidikan politik, akomodasi regulasi, dan perbaikan administrasi data. Pendekatan spesifik penting dibedakan sesuai akar golput di atas. Penekanan angka golput juga hendaknya bersifat prioritatif.Peningkatan partisipasi untuk menekan laju angka golput sudah semestinya kita lakukan dengan menarik hati pemilih melangkah ke TPS. Ingat kepedulian kita sedang dipertaruhkan demi masa depan negeri selama lima tahun kedepan. Oleh sebab itu, sudah semestinya tanggung jawab menekan golput sebagai penghalang partisipasi politik berada di pundak semua komponen.

Keywords


Menakar Kualitas Pemilu 2019

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


License URL: http://harianbhirawa.com/menakar-kualitas-pemilu-2019/