Syarat DPD, Masa Jabatan Wapres dan Presidensial Threshold

Sulardi .

Abstract


Mahkamah Konstitusi (MK) telah lulus uji integritas dan menjaga demokrasi untuk kepentingan bangsa dan negara, dengan menambahkan persyaratan calon anggota DPD yang harus mengundurkan diri dari Kepengurusan dan anggota partai politik. Dalam putusan MK  nomor 30/PUU-XVI/2018 telah ditegaskan , bahwa  dilarangnya  pengurus partai politik mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD.Saat ini, MK masih   diuji integritas dan keperpihakannya terhadap kepentingan bangsa dan Negara melalui dua permohonan uji materi  yang diajukan kepadanya, yakni dua Pasal  dalam UU No 7 tahun 2017  tentang Pemilu, pertama pasal 169 huruf n, dan kedua pasal 222. Pasal 169 n, mengatur  tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden. Sedangkan  pasal 222 tentang persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden yang diajukan  oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah secara nasioanal dalam pemilihan anggota DPR. Putusan MK atas permohonan uji materi kedua Pasal tersebut sangat ditunggu tunggu oleh partai politik, publik, dan juga ahli politik dan hukum tata Negara. Putusan MK sangat mempengaruhi proses pencalonan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019. Dimana pendaftan calon Presiden dan Wakil Presiden akan dimulai tanggal 4 Agustus dan berakhir pada tanggal 9 Gustus 2918 mendatang.Bila MK menerima dan mengabulkan permohonan uji materi pasal 169 huruf n UU No 7 tahun 2017, maka akan terbuka lebar bagi Jusuf Kalla untuk maju lagi mencalonkan diri sebagi Wapres, terbuka kemungkinan juga mengenai masa jabatan Presiden. Putusan MK sangat ditunggu tunggu oleh partai politik, public, dan juga ahli politik dan hukum tata Negara. Putusan MK sangat mempengaruhi proses pencalonan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019. Akan tetapi putusan ini pasti akan direspon secara negative oleh para pendukung reformasi tahun 1998 lalu, kecuali pendukung reformasi yang telah lupa dengan tujuan reformasi itu. Dikabulkannya permohonan uji materi Pasal 169 huruf n ini, akan membuka kembali kesempatan untuk seseorang menjabat presiden berkali-kali, dan ini berpotensi lahirnya lagi rezim otoriter. Mudah-mudahan putusan MK sebaliknya, menolak permohonan para pemohon. Sebab, MK berpandangan bahwa pembatasan masa jabatan merupakan salah satu cara untuk mencegah pemerinatah yang absolut dan otoriter. Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal dua kali masa jabatan merupakan keputusan bangsa dan Negara ini yang sifatnya final. Semoga MK, mampu melalui ujian integritas dan keberpihakan terhadap kepentingan bangsa dan Negara ini, dengan sebaik-baiknya.Terkait uji permohonan tentang Presidential Threshold ( PT ) saat ini Proses pendaftaran calon presiden dan wakil presiden telah mendekati di minggu minggu terakhir, yakni tanggal 4 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018. Tetapi tanda tanda ramenya pendaftan calon presiden dan wakil presiden malahan  di media massa. Justru yang ramai  siapa yang akan mendampingi Joko Widodo sebagai wakill presidennya pada pemilihan Presiden 2019 mendatang.Seperti telah disebut di atas bahwa pada pilpres tahun depan di Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, terdapat ketentuan bahwa calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mempunyai jumlah kursi di DPR sebesar 20 persen, atau 25 persen suara sah secara nasional dalam pemilu DPR. Terkait putusan MK, ada dua kemungkinan bila MK mengabulkan permohonan ini, maka kompetsi pilpres semakin semarak, masing masing partai politik bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Keywords


Syarat DPD, Masa Jabatan Wapres dan Presidensial Threshold

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


License URL: https://www.malang-post.com/netizen/opini/syarat-dpd-masa-jabatan-wapres-dan-presidential-threshold