Memurnikan Keanggotaan DPD

Sulardi .

Abstract


Konflik antara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Oesman Sapta Odang, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menarik perhatian publik. Konflik berawal ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Pasal 182 huruf I Undang-Undang Pemilihan Umum yang memuat syarat bagi calon anggota DPD yang tidak boleh memiliki "pekerjaan lain", Mahkamah menilai frasa "pekerjaan lain" harus dimaknai dengan mencakup pula pengurus partai politik.Implikasi yuridisnya, KPU tidak meloloskan Oesman sebagai calon anggota DPD karena ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Oesman lalu mengajukan gugatan sengketa ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Ternyata, Bawaslu berpikiran sama dengan MK, bahwa pengurus partai politik tidak bisa mencalonkan diri menjadi anggota DPD karena DPD adalah lembaga yang anggotanya secara perseorangan mewakili kepentingan daerah. Ini perlu supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Bahkan, akuntan, advokat, notaris, atau profesi lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan wewenang atau hak sebagai anggota DPD. Karena itu, gugatan Oso pun ditolak seluruhnya.

Keywords


Memurnikan Keanggotaan DPD

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


License URL: https://kolom.tempo.co/read/1127211/jangan-jadi-teror-baru