Demokrasi dan Nilai Pancasila

Sulardi .

Abstract


Inti Demokrasi Pancasila adalah permusyawaratan seperti yang tercantum dalam sila keempat.  Makna permusyawaratan  adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah; perundingan; perembukan.  Secara etimologis, berarti “Menunjukan kata benda yang diturunkan dari kata kerja “bermusyawarah”. Oleh sebab itu permusyawaratan merupakan kata benda yang mengandung pengertian adanya suatu kerja atau proses di dalamnya dalam bentuk kegiatan bermusyawarah, berunding, atau berembuk”.Sedangkan dalam bahasa Arab musyawarah berasal dari akar kata syawara-yasy’uru-musyawarah atau syura yang bermakna tanda, petunjuk, nasehat, pertimbangan. Oleh karenanya musyawarah dapat diartikan saling memberi isyarat, petunjuk, pertimbangan secara timbal balik dan mutual. Istilah ini diterima di Indonesia menjadi permusyawaratan, seperti yang telah disampaikan di atas.Nilai-nilai Pancasila menurut Yudi Latif dalam Negara Paripurna, yakni, Ketuhanan yang berkebudayaan, Kemanusiaan yang universal, Persatuan yang Berkebhinekaan, Demokrasi Permusyawaratan, dan Keadilan sosial. Dari sila sila yang ada dalam Pancasila, nilai demokrasi telah menjiwai pada sila ke keempat, cita-cita kedaulatan rakyat dalam semangat kekeluargaan yang memberi ruang bagi multikulturalisme  ini bergema kuat dalam sanubari bangsa Indonesia.Demokrasi model permusyawaratan sesungguhnya pernah dilakukan di Nusantara sebelum Indonesia ada, dimulai dari tingkat yang paling rendah terutama di tingkat desa. Pada awalnya jabatan lurah masa jabatannya seumur hidup atau sampai tidak bisa melaksanakan tugas sebagai lurah untuk memimpin masyarakat desanya. Penggantian lurah akan dilakukan pemilihan oleh warga desa melalui rembuk desa yang diwakili oleh para sesepuh desa.Perubahan demokrasi di desa terjadi secara siknifikan, ketika Belanda menjajah Indonesia. Belanda bukan saja mengambil hasil bumi Indonedia, tapi juga mulai menanamkan pengaruh dan tradisi baru kepada masyarakat Indonesia, termasuk berdemokrasi. Gubernur Jendral Rafless mengenalkan model pemilihan langsung Lurah atau Kepala Desa oleh rakyat. Rafless menyebutnya sebagai pemulihan “hak hak rakyat”. Sesungguhnya pemilihan oleh rakyat ini ingin mengurangi pengaruh sesepuh dan kekuasaan raja desa dengan cara menitipkan calon dalam pemilihan kepala desa.Saat ini, masyarakat merindukan dan menginginkan agar demokrasi di Negara ini diselenggarakan dengan menyematkan nilai-nilai demokrasi Pancasila itu ke dalam setiap keputusan, kebijakan dan setiap pemilihan pemimpin baik di tingkat daerah maupun lokal.Pada kenyataanya, demokrasi di negara ini sudah terlanjur menikmati doktrin demokrasi liberal yang dibawa oleh J.J Rossou akhir abad ke XVIII itu. Bahkan tidak hanya di tingkat lokal atau nasional, mekanisme pemilihan di tingkat RT maupun RW pun telah menggunakan mekanisme “one man one vote”. Dengan ketentuan suara mayoritas yang mendapatkan kemenangan. Robert A. Dahl menyebutkan problematika demokrasi model mayoritas.  Pertama, terdapat consensus yang begitu kuat dan tingkat konflik yang berlangsung  sangat rendah. Dalam kondisi ini prinsip mayoritas dapat diterima sebagai sandaran bagi pengambilan keputusan. Kedua, konflik berlangsung begitu intens, sehingga prinsip mayoritas terus menghasilkan rasa kecewa kelompok minoritas karena tidak mendapat kesempatan untuk berkuasa. Ketiga, polarisasi yang begitu lengkap dan lama sehingga prinsip mayoritas terus menerus menghasilkan kaum minoritas yang sangat kecewa. Praktik berdemokrasi terutama dalam pemilihan pimpinan nasional sudah mengalami perubahan yang sedemikian rupa, dari pemilihan dengan model musyawarah mufakat oleh MPR menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat. Demikian halnya dengan pemilihan kepala daerah, dari yang sentralistik, demokrasi perwakilan sampai dengan demokrasi langsung. Tetapi praktik-praktik berdemokrasi itu masih dirasakan kering dari nilai-nilai demokrasi Pancasila, bahkan terasa oligarkhi dan sentralistik. Musyawarah yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai disingkirkan dalam demokrasi liberal yang dianut saat ini. Tidak ada lagi musyawarah untuk menentukan pemimpin, yang ada hanyalah siapa yang mendapat suara terbanyak, itulah yang terpilih menjadi pemimpin.Kuntowijoyo dalam salah satu tulisannya Nilai dan Ideologi Pancasila menyampaikan bahwa Sebuah Sistem Pancasila akan merupakan puncak dari system sejarah itu yang sebelumnya system patrimonial, colonial, dan nasional. Menurutnya Ideologi murni selalu memerlukan ideology praktis, salah satu ideology praktis adalah”  kekuasaan merupakan amanat Tuhan dan Rakyat yang harus diselenggarakan secara bertanggungjawab dengan berbagi kekuasaan bersama kekuasaan social yang hidup di masyarakat.Demokrasi yang diselenggarakan di negara Indonesia, saat ini merujuk model demokrasi liberal dengan memberi penghargaan kepada setiap individu untuk menetukan pilihan. Yang dikenal dengan one man one vote, dengan berbagai varian di beberapa daerah yang berotonomi khusus. Untuk meningkatkan kualitas dalam berdemokrasi saat ini, alangkah baiknya apabila nilai-nilai demokrasi Pancasila itu disisipkan atau disusupkan dan menjadi ruh dalam setiap proses pengambilan keputusan, maupun proses pemilihan pimpinan di tingat lokal maupun nasional. Setidaknya untuk meminimalisir efek demokrasi liberal yang dirasakan meninggalkan demokrasi Pancasila. (*)Oleh Sulardi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 

Keywords


Demokrasi dan Nilai Pancasila

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


License URL: https://www.malang-post.com/netizen/opini/demokrasi-dan-nilai-pancasila