Dilema Krisis Pilkada

Sholahuddin Al-Fatih

Abstract


Reformasi telah membawa angin segar bagi perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satu perubahan yang bisa ditemukan pasca reformasi adalah dijaminnya hak warga negara untuk bebas aktif dalam kehidupan berpolitik, termasuk di dalamnya hak untuk memilih dan dipilih. UUD NRI Tahun 1945 juga telah memberikan dasar hukum dan menjamin hak-hak berpolitik warga negara Indonesia. Termasuk didalamnya hak untuk memilih secara langsung kepala daerah di wilayah masing-masing. Landasan penyelenggaraan Pilkada berpedoman pada ketentuan dalam beberapa produk hukum, seperti : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang[1] maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1-5 Tahun 2017 tentang Pilkada Serentak.[2][1]Seperti dijelaskan oleh PERLUDEM terkait Dasar Hukum Penyelenggaraan Pilkada, dikutip dari laman http://perludem.org/2017/11/30/undang-undang-tentang-pemilihan-kepala-daerahpilkada/, diakses pada tanggal 20 Februari 2018[2]Seperti dijelaskan oleh PERLUDEM terkait Aturan Penyelenggaraan Pilkada Serentak, dikutip dari laman http://perludem.org/2017/10/20/pkpu-nomor-1-5-tentang-pilkada-serentak-tahun-2018/, diakses pada tanggal 20 Februari 2018

Keywords


Dilema Krisis Pilkada

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.