Pilkada Minus Demokrasi

Sulardi .

Abstract


Landasan Konstitusi penyelengaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Terdapat dalam pasal 18 ayat 4 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahawa gubernur, buapati dan wali kota masing-masing sebagai kepalah pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. pasal tersebut menjadi dasar hukum penyelengaraan pilkada

Keywords


Pilkada Minus Demokrasi

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.