UU ORMAS DALAM PERSPEKTIF HAM

M. Syaprin Zahidi

Abstract


Pro kontra setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menjadi Undang-Undang melalui rapat paripurna DPR pada hari Selasa (24/10/2017) kembali mengemuka. Sebagaimana kita ketahui bersama sejak diterbitkannya Perppu Ormas ini oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto pada hari Rabu (12/7/2017) lalu, banyak pihak yang akhirnya mendukung Perppu Ormas ini namun tidak sedikit pula yang menolak.                Kelompok yang mendukung diterbitkannya Perppu ini menganggap bahwa dengan adanya Perppu ini akan memberikan kekuatan hukum bagi pemerintah dalam menindak ormas-ormas yang radikal dan bertentangan dengan ideologi pancasila. Sedangkan, kelompok yang kontra dengan diterbitkannya Perppu ini juga memiliki alasan yaitu adanya kekhawatiran dikalangan mereka bahwa dengan diterbitkannya Perppu ini maka akan menyebabkan pemerintah bertindak sewenang-wenang dan represif terhadap ormas-ormas yang ada di Indonesia.                Kecurigaan akan dijadikannya Perppu Ormas ini sebagai alat represi pemerintah juga diperkuat oleh pendapat dari Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Menurutnya undang-undang ormas ini sangat berpotenesi mengancam masyarakat-masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah. Hal yang menjadi berbahaya juga menurutnya adalah adanya kemungkinan undang-undang tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia (merujuk pada pembubaran HTI). Adanya undang-undang ini menurutnya juga menjadi modal bagi pemerintah untuk membubarkan ormas yang dianggap menodai ideologi negara secara sepihak dan seseorang serta merta dapat dipidana hanya karena menjadi anggota ormas yang dilarang.

Keywords


UU ORMAS DALAM PERSPEKTIF HAM

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.