Save Lembaga (Anti) Korupsi

Hutri Agustino

Abstract


Perilaku korup elit politik di Indonesia sampai pada era post-reformasi telah melumpuhkan nalar dan logika publik. Alih-alih ingin mendekonstruksi penyakit rasua, reformasi justru melahirkan mentalitas politisi yang semakin korup. Tidak hanya melintas batas gender, jenjang pendidikan, status sosial-ekonomi dan usia tertentu—praktik korupsi bahkan telah melintang diantara sekat antar lembaga negara termasuk melibatkan korporasi serta perusahaan swasta dalam berbagai peran. Konsep Trias Politica sebagaimana di populerkan pertama kali oleh John Locke (1632-1704) dalam Two Treatises on Civil Government (1690) yang kemudian di revisi oleh Montesquieu (1689-1755) dalam L’Esprit des Lois (1748), memiliki misi utama untuk melucuti kekuasan politik raja-raja Stuart dan raja-raja Bourbon yang absolut dan korup. Oleh sebab itu, adopsi konsep Trias Politica dengan memisahkan kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif di Indonesia, logikanya justru menjustifikasi misi utama dua mahakarya politik tersebut, bukan sebaliknya. Bahkan, akhir-akhir ini justru DPR yang secara vulgar ingin mendekonstruksi eksistensi KPK melalui Hak Angket yang tampak dipaksakan.            Rakyat telah muak dengan berita mega korupsi mulai dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia tahun 1998 (Rp 138,44 triliun), korupsi bail out Bank Century  tahun 2008-2009 (Rp 8 triliun), korupsi dalam proses pembangunan wisma atlet di Hambalang tahun 2010-2012 (Rp 464,5 miliar), korupsi kuota haji tahun 2010-2013 (Rp 27,2 miliar), kasus mafia pajak tahun 2010 (Rp 1 triliun) serta korupsi pada proyek pengadaan simulator SIM tahun 2011 (Rp 121 miliar). Ternyata tidak hanya berhenti disitu, praktik korupsi juga berlanjut pada episode suap serta gratifikasi yang akhirnya menyeret Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) aktif kala itu (Akil Mochtar), Hakim MK aktif (Patrialis Akbar) beberapa saat lalu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) aktif saat itu (Irman Gusman) serta masih banyak lagi.Salah satu dari yang banyak itu adalah korupsi proyek KTP elektronik (KTP-el) tahun 2011-2012 yang diduga kuat melibatkan puluhan pejabat negara lintas lembaga (eksekutif dan legislatif dari berbagai latar belakang partai politik) bahkan untuk kesekian kali turut melibatkan pelaku dari BUMN serta swasta. Untuk sementara, diperkirakan sedikitnya Rp 2,31 triliun dari nilai total proyek sebesar Rp 5,9 triliun telah menjadi bancaan politik para elit. Alih-alih ingin mengaktualkan data kependudukan, yang terjadi justru menambah deret panjang perilaku korup yang amoral. Tingkat kepercayaan rakyat atas keseriusan negara dalam memberikan pelayanan dasar semakin berada pada titik nadir. Reformasi birokrasi sekedar komoditas elit yang muncul secara periodik (pemilu). Apakah memang reformasi politik telah gagal menghapus korupsi dari negeri ini?

Keywords


Save Lembaga (Anti) Korupsi

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.