Mengakhiri Kontroversi Dana Haji

Asri Kusuma Dewanti

Abstract


Belakangan ini rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengalokasian dana haji ke pembangunan infrastruktur banyak menuai kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Gagasan pengalokasian dana haji ke pembangunan infrastruktur oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut, tidak serta merta tanpa alasan. Presiden Jokowi melihat ada peluang memperoleh tambahan pendapatan bernegara dari pengelolaan haji dan umroh yang dilakukan oleh Kementerian Agama.Terlebih, selama ini dana haji justru menjadi sasaran korupsi. Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali termasuk orang yang melakukan korupsi dana haji. Supaya kejadian serupa tidak terulang lagi, Jokowi memiliki pandangan agar dana haji dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.Merujuk dari kalkulasi dana dari data Kementerian Agama menunjukkan per 2016 terkumpul dana haji hampir Rp90 triliun. Sayang sejuta sayang dana haji selama ini dibiarkan tidak terlalu produktif. Uang tersebut dibiarkan tidak membawa manfaat atau maslahat secara maksimal. Bisa dikatakan dana haji itu ditumpuk sia-sia. Bahkan pada suatu masa dana haji itu dikorupsi.Memang, di satu sisi dana haji yang terkumpul mencapai puluhan triliun itu sangat menggoda untuk dimanfaatkan. Sedangkan di sisi lain, pemerintah yang minim dana untuk merealisasikan proyek infrastruktur melirik dana haji tersebut dapat dioptimalkan. Selain berguna untuk negara, juga dapat memberi hasil investasi lebih tinggi dibanding hasil investasi selama ini di sektor keuangan. Akan tetapi, bila dana haji diinvestasikan dalam proyek atau program ekonomi produktif, manfaat yang bisa dipetik jauh lebih besar lagi. Manfaat itu bukan cuma buat jemaah haji, melainkan juga buat rakyat bahkan negara. 

Keywords


Mengakhiri Kontroversi Dana Haji

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.