Perppu dalam sistem Presidensiil

Sulardi .

Abstract


 Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu ) No 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan  cukup ramai diperbincangkan publik. Beberapa pihak menyetujui dan mendukung langkah pemerintah mengeluarkan Perppu tersebut, pihak yang menolak keberadaan Perppu ini pun tidak sedikit. Intinya Perppu ini menjadi perbincangan baik secara emosional, politik  maupun secara akademis. Secara politik berbagai pihak melihat bahwa langkah ini lebih menggunakan pendekatan kekuasaan dari pada persuasif. Sebab berdasar pada Perpu No 2 tahun 2017 ini pemerintah dengan sangat mudah membubarkan organisasi masyarakat (ormas) hanya dengan memberikan sanki administrasi sesuai Pasal 61 ayat (1) huruf c, yakni pencabutan ijin sebagai badan hukum dan bubarlah ormas itu. Oleh sebab itu, Perppu ini mengancam keberadaan ormas di Indonesia,terutama ormas yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, maka dengan berargumentasi bahwa ormas yang dimaksud melanggar Perppu no 2 tahun 2017, maka dengan sekali sentil tamatlah riwayat suatu organisasi masyarakat.

Keywords


Perppu dalam sistem Presidensiil

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.