Akrobat Politik Hak Angket DPR

Ani Sri Rahayu

Abstract


Indonesiayang notabenenya menerapkan konsep demokrasi perwakilan yang dijalakan saat ini sebenernya secara idealnya menempatkan para elite politik yang menempati jabatan publik baik yang duduk atau berada dalam legislatif, eksekutif, maupun yudikatif adalah para pelaksana kepentingan publik. Konsep ideal tersebut ketika tersaksikan bersama telah banyak terjadi penyimpangan dan penyelewengan. Bahkan, tak jarang langkah-langkah yang dilakukan tidak menggambarkan kepentingan publik (public interest), tetapi personal interest atau group interest maupun kepentingan-kepentingan lainnya.Fakta tersebut bisa teramati oleh kita rakyat atas pilihan yang namanya hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ulah yang tidak saja menimbulkan kekecewaan namun juga tanda tanya. Seakan-akan mereka tak peduli dengan apa anggapan dan penilaian publik. Arogansi kekuasaan sepertinya lebih ditonjolkan. Dan yang jelas ingin melindungi kepentingannya sendiri. Apa yang dilakukan? Menggulirkan hak angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya pun terlalu teknis dan spesifik, yakni agar lembaga antirasuah itu memberika rekaman pemeriksaan.

Keywords


Akrobat Politik Hak Angket DPR

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.