Korupsi Berjamaah Proyek E-KTP

Salahudin .

Abstract


Babak baru kasus korupsi E-KTP kembali mengejutkan publik. Kasus korupsi E-KTP mulai terungkap pada tahun 2011 lalu, kemudian kasus tersebut sempat sunyi dalam pemberitaan media. Namun, baru-baru ini publik kembali dikejutkan dengan gerakan politisi dan sejumlah pihak lain mengemblikan uang hasil rampasan dari mega proyek E-KTP kepada negara. Mencuaknya gerakan tersebut menunjukkan bahwa korupsi berjamaah berlangsung masif di negeri ini dan integritas politisi masih jauh dari harapan publik.Istilah korupsi berjamaah adalah ditunjukkan pada tindakan penjarahan kekayaan negara yang dilakukan secara bersama oleh pihak-pihak yang memiliki peran, kewenangan, dan akses dalam menentukan keputusan, kebijakan, dan kontrak proyek-proyek negara. Korupsi berjamaah rentan terjadi dalam proses politik demokrasi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proyek-proyek pemerintah.Proyek E-KTP melibatkan banyak pihak mulai pada tahap perencanaan program, penentuan anggaran, dan penunjukkan tender proyek tersebut. Setiap tahap-tahap tersebut diwarnai proses transaksi politik korupsi antara pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut melakukan tawar menawar kepentingan yang kesemuanya mengarah pada pertimbangan rasional (rational choice) yakni pertimbangan yang saling menguntungkan pihak-pihak yang terlibat.Berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pihak yang berperan aktif pada tahap perencanaan adalah kementerian terkait. Dalam hal ini, kementerian terkait menyusun program E-KTP dan memasukannya kedalam Rancangan Kegiatan Anggaran Kementerian, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). 

Keywords


Korupsi Berjamaah Proyek E-KTP

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.