Politik Korupsi dalam Kebijakan Anggaran

Salahudin .

Abstract


Kasus mega korupsi E-KTP menggeparkan publik. Pasalnya, kasus tersebut melibatkan banyak pihak dan merugikan negara hampir separuh dari nilai proyek Rp 5,9 trilliun. Akibatnya, proyek E-KTP tidak dapat direalisasikan dengan sukses. Hingga saat ini, mega proyek tersebut dihadapkan oleh banyak persoalan, diantaranya lambatnya pencetakan E-KTP dan kualitas E-KTP tidak sesuai standar proyek. Akhirnya, proyek tersebut terbengkalai tanpa arah.Proyek tersebut seolah hidup segan mati tak mau. Artinya, proyek itu telah direalisasikan sejak tahun 2011 lalu hingga saat ini. Akibat bancakan anggaran, proyek tersebut dijalankan dengan anggaran yang terbatas akibatnya hasil yang dicapai tidak maksimal. Disisi lain, publik sudah terlanjur berharap bahwa nanti mereka akan mendapatkan E-KTP yang berkualitas seperti MayCrad miliknya Malaysia dan e-ID miliknya Thailand. Karena itu, pemerintah, mau tidak mau, harus tetap menjalankan proyek tersebut, walau dihapkan banyak masalah.Hingga saat ini, harapan publik terhadap proyek E-KTP tidak dapat dicapai dengan baik. Publik harus dikecewakan oleh para koruptor-koruptor kelas kakap yang telah merampas, membagi, dan membancakan anggaran untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Koruptor adalah manusi yang tak berhati manusia. Mereka rela melihat pembangunan Indonesia tertinggal dari negara-negara lain dan sudi melihat dan mentertawakan penderitaan rakyat. 

Keywords


Politik Korupsi dalam Kebijakan Anggaran

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.