MENANTANG FREEPORT

M. Syaprin Zahidi

Abstract


Relasi antara Indonesia dan  PT Freeport bisa dikatakan menjadi satu relasi yang cukup panjang karena dalam sejarah Republik ini, PT Freeport merupakan perusahaan asing pertama yang menandatangani kerjasama pertambangan dengan pemerintah Indonesia yang dikenal dengan Kontrak Karya (KK) tepatnya pada tahun 1967 berdasarkan UU Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan pertambangan. Kontrak Karya yang diteken pada masa-masa awal pemerintahan Soeharto itu berisi pemberian izin eksklusif kepada PT Freeport untuk melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah pertambangan Ertsberg dengan luas wilayah 10 km persegi. Pasca pemberian izin tersebut Pemerintah Indonesia kembali memberikan izin eksplorasi tambahan kepada PT Freeport di atas wilayah seluas 61.000 hektar.               Pada tahun 1991, PT Freeport kembali menandatangani Kontrak Karya baru dengan Pemerintah Indonesia yang berlaku selama 30 tahun dengan dua kali perpanjangan 10 tahun yang artinya Kontrak Karya Freeport diIndonesia baru akan berakhir pada tahun 2041. Namun, Freeport paling lambat sudah harus mengajukan izin perpanjangan kontrak karya pada tahun 2019 karena pada tahun 2021 Kontrak Karyanya sebelum dua kali perpanjangan 10 tahun tersebut akan habis masa berlakunya. Menyiasati hal tersebut Pemerintah Indonesia pada tahun 2009  mengeluarkan UU No. 4/2009 mengenai pertambangan mineral dan batubara yang mewajibkan seluruh perusahaan tambang di Indonesia untuk mengubah jenis konrak usaha ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan menyepakati poin-poin renegoisasi.               Perubahan Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) inilah yang menjadi keberatan PT Freeport. Hal tersebut karena ada perbedaan yang sangat spesifik dari dua jenis bentuk kerjasama ini dimana dalam Kontrak Karya Posisi Freeport setara dengan Pemerintah Indonesia sedangkan dalam IUPK posisi Freeport berada di bawah pemerintah Indonesia dan posisi dari Pemerintah Indonesia adalah pemberi izin dan juga dapat mencabut izin usaha Freeport apabila tidak memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Keywords


MENANTANG FREEPORT

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.