Menanti Ketegasan Pemerintah Kelola Ekspor Mineral

Novi Puji Lestari

Abstract


Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) mewajibkan perusahaan pemegang kontrak karya memurnikan mineral paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan. Ketentuan ini mengharuskan setiap perusahaan pemegang kontrak membangun tempat pengolahan konsentrat mineral atau smelter. Menurut jadwal yang sudah disepakati bahwa dalam kurun waktu lima tahun sejak undang-undang tersebut berlaku, perusahaan pemegang kontrak karya masih  diperbolehkan mengekspor mineral.Setelah itu tidak boleh lagi.Padahal seharusnya pada 2014, setiap perusahaan pemegang kontrak sudah memiliki smelter. Hal ini sebagai konsekuensi dari larangan melakukan ekspor. Tapi ketika tenggang waktu lima tahun hampir berlalu,  pemerintah menunda aturan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara. Bermula dari PP No 1/2014 tersebut lahir Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 Tahun 2014. Dalam Permen ESDM tersebut, larangan melakukan ekspor diperpanjang lagi menjadi 11 Januari 2017. Peristiwa tiga tahun lalu berulang kembali. 

Keywords


Menanti Ketegasan Pemerintah Kelola Ekspor Mineral

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.